Sabtu, 25 April 2009

KPK Segera Tangani Korupsi Daerah


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melakukan pengusutan dan penyelidikan kasus korupsi yang terjadi di daerah hingga ke tingkat kota dan kabupaten di seluruh tanah air. Pengusutan termasuk ke Kota Cirebon, yang masuk dalam kategori rendah dalam peringkat Indek Persepsi Korupsi (IPK) hasil survei Tranparency International Indonesia (TII).

"Kami menerima banyak laporan mengenai terjadinya dugaan korupsi di beberapa daerah, baik tingkat provinsi maupun kota, dan kabupaten," kata anggota KPK Asep Chaerullah, seusai acara sosialisasi Indeks Persepsi Korupsi 2008 di Hotel Zamrud, Kota Cirebon, Kamis (26/2).

Pengusutan dan penyelidikan, kata dia, sangat mungkin juga dilakukan di wilayah Cirebon. "Kami memang menerima laporan mengenai adanya kasus korupsi di Cirebon. Tidak tertutup kemungkinan, kami menginvestigasi Cirebon," katanya.

Predikat sebagai kota dengan IPK rendah yang disandang Kota Cirebon memunculkan reaksi beragam. Sekretaris Daerah Kota Cirebon H. Hasanudin Manap, mempertanyakan proses survei sekaligus hasil survei tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno mengatakan, terlepas dari hasil survei itu memiliki validasi data yang akurat ataupun tidak, temuan itu harus menjadi cambuk bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon.

Menurut Florian Vernaz, Communication Officer TII, rendahnya skor yang didapat Kota Cirebon yakni 3,82 dimungkinkan karena pada periode 2004-2008, ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat Kota Cirebon.

Kasus tersebut di antaranya kasus BPR PD Bank Pasar Kota Cirebon yang nilainya Rp 3,1 miliar dan dugaan korupsi dana penunjang operasional DPRD Kota Cirebon 2004 sejumlah Rp 4,9 miliar.

Tak percaya

Wali Kota Tasikmalaya Syarif Hidayat tidak percaya dengan hasil survei TII, yang memberikan skor tinggi atau peringkat IPK cukup bagus. Padahal, apa yang dilakukannya belum maksimal dalam pencegahan korupsi serta pemberian pelayanan ke publik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Nurul Awalin mengatakan, hasil survei TII tersebut patut disyukuri bersama sebagai cermin birokrasi di Kota Tasikmalaya masih baik. Namun, ujar dia, semua itu harus dijadikan motivasi serta tantangan, agar hal tersebut terus ditingkatkan.

Tidak ada komentar: